Desentralisasi, Sektor Kesehatan Belum Siap?
Rabu, 08 Nov 2000 22:37:41
Pdpersi, Jakarta - Sektor kesehatan tampaknya belum siap untuk melaksanakan desentralisasi yang mulai berlaku awal Januari tahun depan. Selain para pelaksana pembangunan kesehatan belum memahami konsep otonomi daerah, sistemnya pun belum tertata dengan rapi. Karena itu, masyarakat harus membantu mengawasi laju pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerahnya.
Hal itu diungkapkan Direktur Pusat Manajemen dan Pelayanan Kesehatan Universitas Gajah Mada (UGM) DR dr Laksono Trisnantoro, MSc, Rabu (8/11), di Jakarta, saat meluncurkan websitenya www.desentralisasi-kesehatan.net.
Ketidaksiapan itu, tentu saja menimbulkan kekhawatiran banyak pihak. "Secara konsep, desentralisasi memang harus dilaksanakan. Tapi, problematik teknisnya pasti banyak. Sebab, sistem ini adalah hal yang baru, dan banyak negara yang ternyata gagal melaksanakan desentralisasi," ujar Laksono.
Laksono mengajukan Filipina sebagai contoh. Di negara itu, desentralisasi kesehatan malah membuat negara itu tidak menentu, karena kesulitan dalam pelaksanaan dan sistemnya.
"Di sini (Indonesia-
red) pun bisa saja menimbulkan masalah besar, terutama soal anggaran. Misalnya, dalam upaya
merger antara kanwil dan dinas kesehatan, menyangkut masalah anggaran yang merupakan
block grant pemerintah pusat," ujar Laksono.
Laksono juga khawatir, desentralisasi justru akan memindah kolusi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Itulah sebabnya, sejak empak bulan lalu Laksono membuka website khusus mengenai desentralisasi kesehatan. Situs web ini bertujuan menjembatani komunikasi dengan cepat antara masyarakat dengan pembuat keputusan di daerah.
Website ini antara lain berisi isu-isu terbaru hasil seminar serta berbagai bacaan dan literatur mengenai desentralisasi kesehatan. Juga informasi mengenai pengalaman dari berbagai negara, seperti Amerika Latin, Afrika dan Asia, tentang penerapan desentralisasi kesehatan disana.
Lisda Yulianti H
Kandungan
Anak
Andrologi
